Berita Terkini

Tingkatkan Kapasitas SDM, KPU Kabupaten Temanggung Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Desain Grafis Temanggung- Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan media sosial dan website, KPU Kabupaten Temanggung menggelar pelatihan jurnalistik dan desain grafis di ruang Aula KPU Temanggung (31/5). Ketua KPU Kabupaten Temanggung, M Yusuf Hasyim, menyampaikan meskipun saat ini KPU sedang tidak menyelenggarakan tahapan Pemilu, namun sosialisasi dan pendidikan pemilih tetap harus dilakukan. “Kehumasan dituntut aktif dan inovatif untuk pengelolaan media sosial, baik itu di instagram, twitter, youtube, dan facebook. Selain itu juga, saat ini dituntut untuk aktif melakukan penyebaran informasi, baik itu kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung maupun repost aktivitas media sosial KPU RI,”jelas Yusuf. Narasumber pada pelatihan ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Eko Kus Prasetyo, Kasi Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik  dan Akhmad Safiyudin, Analis Data dan Informasi. Peserta Sedang Mengikuti Pelatihan   Dalam pelatihan jurnalistik, Eko Kus menyampaikan antara lain bagaimana cara pengelolaan media sosial, cara pengambilan gambar atau foto yang menarik serta cara menuliskan caption (narasi) untuk setiap kegiatan. “Berita itu ada nilai aktualnya, jadi kita harus terus up to date untuk membuat konten dan berita,” lanjut Eko Kus.  Akhmad Safiyuddin menyampaikan penggunaan aplikasi corel draw untuk membuat desain seperti twibbon, flyer, dan lain-lain. “Aplikasi yang umum kita gunakan untuk desain ini corel draw, ini yang kita biasa gunakan karena berbasis vector,” jelas Akmad Yusuf berharap dari pelatihan ini, kualitas content dan video yang dihasilkan KPU Kabupaten Temanggung dapat lebih menarik. Selanjutnya, Yusuf juga mengingatkan kepada peserta pelatihan agar selalu memiliki passion dalam penulisan dan desain sehingga peserta dapat terus mengembangkan kreativitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.(An)

  Tak Ada Laporan Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung Bermasalah   TEMANGGUNG-  Kepala Bagian Administrasi Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal KPU RI, Yuli Hertaty mengungkapkan, Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung selama ini telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai ketentuan aturan. Belum pernah ada laporan adanya permasalahan di Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung. Hal itu dikatakan Yuli ketika melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Temanggung dalam rangka supervisi dan monitoring SDM Sekretariat, Jumat sore (28/5). Yuli yang didampingi Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Pegawai, pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal KPU RI Rita Purwati, diterima Ketua KPU Temanggung M Yusuf Hasyim beserta Anggota, Sekretaris, dan para Kasubag. ‘’Selama ini tidak ada permasalahan dengan sekretariat KPU Kabupaten Temanggung, semuanya berlangsung baik, termasuk dalam mendukung dan bekerjasama dengan para komisioner. Paling tidak, kami sudah melihat sendiri dalam kunjungan hari ini,’’ujarnya. Yuli juga menambahkan, bertugas di KPU Kabupaten Temanggung banyak diminati PNS di lingkungan KPU RI. Hal itu ditunjukkan, dengan tidak sedikitnya PNS di KPU RI atau daerah-daerah yang mengajukan permohonan pindah tugas di KPU Kabupaten Temanggung. Senada dengan Yuli, M Yusuf Hasyim, mengungkapkan, selama ini jajaran sekretariat telah melaksanakan tugas dengan baik. Demikian pula dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada seluruh komisoner guna melaksanakan program-program kerja lembaga tersebut. ‘’Salah satunya, terbukti ketika Pemilu 2019 lalu, kami berhasil menyelenggarakan dengan baik, berlangsung lancar, damai, tidak ada pemungutan suara ulang, dan relatif tidak terjadi permasalahan krusial. Keberhasilan tersebut tentunya juga atas kerjasama dan dukungan yang memadai dari seluruh personil sekretariat,’’terangnya. Pihaknya berharap, ke depan ada program peningkatan SDM personil kesekeretariatan dari KPU RI, terutama berkait ketrampilan penguasaan teknologi informasi. Mengingat saat ini teknologi informasi terus berkembang, dan penyelenggara Pemilu dituntut bisa memanfaatkannya, untuk melaksankan tugas-tugas administrasi maupun memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Adapun mengenai alih status pegawai sekretariat KPU Temanggung, dari yang semula berstatus PNS Pemkab Temanggung lalu menjadi PNS di jajaran KPU, prosesnya telah selesai secara bertahap. Seluruh pegawai yang berstatus PNS Pemkab, kini telah beralih sebagai PNS KPU.                 Dalam kesempatan itu, Yuli juga menyampaikan KPU akan melakukan pemutakhiran data pegawai secara mandiri. Sebagaimana permintaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar seluruh ASN melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli hingga Oktober 2021. “Pemutakhiran data mandiri ASN secara elektronik ini mempunyai tujuan mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, dan terpadu. Juga untuk meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya program Satu Data ASN,’’paparnya. [HS, Ania]  

  Pemilih Baru di Temanggung 772 Jiwa   TEMANGGUNG- Jumlah warga Kabupaten Temanggung yang memenuhi syarat sebagai pemilih baru hasil pemutakhiran data pemilih periode Mei 2021 sebanyak 772 jiwa. Dengan adanya 772 jiwa pemilih baru itu, serta dikurangi para pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, total pemilih Pemilu/Pilkada di Kabupaten Temanggung hasil pemutakhiran Mei 2021 sebanyak 610.707 jiwa.  Demikian terungkap dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 periode Mei 2021, yang digelar KPU Kabupaten Temanggung di ruang rapat kantor setempat, Kamis (27/5). Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Temanggung, M Yusuf Hasyim, dan dihadiri seluruh komisioner dan jajaran sekretariat lembaga tersebut. Pemilih baru merupakan para pemilih pemula, yakni warga yang telah berusia 17 tahun pada Mei 2021 ini, sehingga secara hukum memenuhi syarat sebagai pemilih. Selain itu, juga para pensiunan TNI/Polri, atau anggota TNI/Polri yang telah purna tugas sehingga menjadi warga sipil dan dengan sendirinya mendapatkan kembali hak pilihnya dalam Pemilu/Pilkada.       Ketua KPU Kabupaten Temanggung, M Yusuf Hasyim, mengungkapkan, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk periode Mei 2021 dilaksankan berdasarkan atas ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April, perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Dari hasil pemutakhiran tersebut, jumlah pemilih di Kabupaten Temanggung sebanyak 610.707 jiwa. Dengan rincian, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 303.954 jiwa, dan pemilih perempuan sebanyak 306.753 jiwa. Mereka tersebar di 20 kecamatan wilayah Kabupaten Temanggung.  ‘’Jumlah pemilih memang mengalami perubahan setiap bulan, karena ada penambahan jumlah pemilih baru yang memenuhi syarat, sekaligus ada pula pengurangan jumlah pemilih, karena sudah tidak memenuhi syarat, seperti karena meninggal dunia, pindah domisili, terdata ganda, dan sebagainya,’’terangnya. Adapun jika dibandingkan dengan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan KPU Kabupaten Temanggung pada bulan April lalu, jumlah pemilih pada bulan Mei itu mengalami peningkatan. Jumlah pemilih pada April lalu sebanyak 610.303 jiwa, meliputi pemilih laki-laki sebanyak 303.744 jiwa, dan perempuan sebanyak 306.559. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan KPU Kabupaten Temanggung, dengan mendasarkan atas data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab, lembaga-lembaga terkait lainnya, serta laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke kantor KPU setempat atau melalui laman situs https://tiny.cc/dpbtemanggung. (HS)          

Optimalkan Media Sosial, Tingkatkan Kredibiltas Lembaga Temanggung- Optimalisasi media sosial yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kredibiltasi KPU. Hal ini disampaikan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti, pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Selasa (25/5).  “Untuk aktivitas posting akun media sosial dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah rata-rata 96 persen,” tutur Diana. Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Temanggung, serta Sekretaris dan jajaran sekretariat turut hadir dalam rakor tersebut secara daring di ruang media center KPU Kabupaten Temanggung itu. Evaluasi ini bertujuan melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan di bidang kehumasan. “Tentu pengelolaan informasi ini dalam rangka memperbaiki performa lembaga,” kata Diana. Hal-hal yang dievaluasi dalam rakor ini antara lain pembentukan Bakohumas, optimalisasi pemanfaatan akun medsos, pengelolaan informasi dan dokumentasi, pengelolaan website utama dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota sebelum tahapan pemilu dimulai agar mempersiapkan diri. Persiapam itu selain dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu,  juga terkait dengan kehumasan. “Semoga nanti di Pemilu 2024, berita-berita hoax dan politisasi SARA tidak lagi menyerang KPU. Humas wajib menyiapkan positioning-nya, humas harus aktif di tengah arus informasi yang dahsyat ini,” lanjut Yulianto. Dalam kesempatan itu, selain melakukan evaluasi pengelolaan media sosial dan website KPU Kabupaten/Kota, juga melakukan evaluasi terhadap pengelolaan informasi oleh PPID. KPU Provinsi Jawa Tengah meminta agar KPU Kabupaten/Kota membuat Standard Operating Procedur (SOP) dalam publikasi melalui website, medsos serta penanganan aduan informasi dan hoax pemilu dan Pemilihan melalui website dan medsos.  Menindaklanjuti evaluasi kehumasan tersebut, KPU Kabupaten Temanggung segera melakukan rapat internal membahas penguatan pengelolaan kehumasan dan pengelolaan informasi publik. Rapat internal dipimpinan Anggota KPU Kabupaten Temanggung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Henry Sofyan Rois. “Dari beberapa hal yang telah disampaikan KPU Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan media sosial dan website akan lebih kita optimalkan,”tutur Henry. Dalam rapat internal itu, antara lain telah dilakukan penambahan sekaligus penunjukan secara resmi personil pelaksana kehumasan sebagai admin content media sosial (Youtube, Twitter, Instagram, dan Fan Page Facebook), admin website KPU, serta tata cara publikasi melalui Medsos dan Website. “Saya harapkan, meskipun belum ada tahapan pemilu, publikasi di media sosial dan website tetap harus dibuat dengan content berkait kepemiluan dan demokrasi yang menarik, seperti dalam bentuk tulisan features, artikel, opini, video dan lain-lain,” kata Henry. Dengan pembuatan content yang menarik, diharapkan dapat menarik minat publik terhadap demokrasi dan kepemiluan. [Ania]      

  Bangun Pemilih Berdaulat, KPU Rancang Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Temanggung- KPU menyusun Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang salah satu tujuannya membangun kesadaran politik masyarkat agar menjadi pemilih yang berdaulat. Hal ini disampaikan Anggota KPU Republik Indonesia, I Dewa Raka Sandi, dalam Forum Group Discussion (FGD) Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang diselengarakan oleh KPU RI melalui daring (20/5). Forum diskusi tersebut diikuti oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di JIndonesia, termasuk KPU Kabupaten Temanggung. Ketua KPU Kabupaten Temanggung, M Yusuf Hasyim beserta seluruh anggotanya dan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung Budi Ratno bersama jajaran kasubag sekretariat, mengikuti kegiatan yang dimulai jam 10.00 hingga jam 16.00 itu.   Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) adalah sarana Pendidikan Pemilih masyarakat desa yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap Pemilu dan Pemilihan. Selain membangun kesadaran politik, program DP3 ini juga ingin mengedukasi masyarakat untuk dapat memfilter informasi. “Sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu-isu hoax terkait kepemiluan serta menghindarkan masyarakat pada praktek politik uang yang sering terjadi,” lanjut Raka Sandi. Anggota KPU, Evi Novida Ginting Manik berharap pendidikan pemilih seperti ini dapat menghasilkan pemilih yang bijak dalam memberikan pilihan. “Selain itu juga bijak dalam merespon isu-isu money politic dan dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih,” lanjut Evi.  Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU, Viryan berharap pada Pemilu 2024, tingkat demokratisasi di desa dapat naik dan masyarakat menyadari pemilu sebagai pintu perubahan desa. Ketua Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, memberikan catatan terhadap program ini antara lain perlu adanya harmonisasi dengan program desa yang telah ada sebelumnya serta terkait tindak lanjut pelatihan ini.  “Apakah nanti akan dibentuk kelompok sadar pemilu atau seperti apa?” tanya Ida. Selain itu, Ida menegaskan perlu adanya keberlanjutan program ini. Direktur Eseksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyampaikan beberapa masukan materi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dalam program DP3 ini. Menurutnya, untuk membangun masyarakat yang kritis harus diberikan informasi yang komprehensif. “Misalnya terkait jumlah calon, tentang daerah pemilihan. KPU dapat memfasilitasi agar pemilih mengetahui calonnya, memberikan informasi tentang bagaimana cara menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD, serta peran apa yang dapat diambil oleh masyarakat dalam penetapan calon,” jelas Khoirunnisa. Menurut Khoirunnisa, KPU dalam sosialisasi tidak hanya menyampaikan tata cara mencoblos, tetapi juga informasi-informasi sebelum pencoblosan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi kritis. “Misalnya tentang ambang batas dan konsekuensinya, rumus penghitungan perolehan kursi partai politik serta jadwal tahapan,” ungkap Khoirunnisa. Khoirunissa berharap isu-isu pemilu tidak lagi berjarak di masyarakat. “Kita harus menyampaikan peran masyarakat secara maksimal untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 20204 nanti,” kata Khoirunnisa. Akademisi Universitas Gajah Mada, Arie Sujito menyampaikan kerjasama KPU dengan lembaga atau pihak lain menjadi penting dalam pendidikan pemilih. “Untuk Pendidikan pemilih dan pendidikan politik itu satu paket. Dua hal ini yang penting dilakukan KPU. KPU berperan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” tegas Arie.  Pakar komunikasi Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat berharap komunikasi antara penyelenggara Pemilu, calon dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Proses pemilu itu adalah proses komunikasi. Jadi jangan sampai gagal berkomunikasi. Saya harap program DP3 ini bisa menjadi wadah komunikasi untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas,” tutup Dadang.

  Siaran Pers                               Jumlah Pemilih di Temanggung 610.303 Jiwa   TEMANGGUNG- Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu/Pilkada hingga April 2021 sebanyak 610.303 jiwa. Jumlah pemilih yang tersebar di 20 kecamatan dan 289 desa/keluarahan di Kabupaten Temanggung tersebut meliputi laki-laki sebanyak 303.744 jiwa, dan perempuan sebanyak 306.559. Hal itu terungkap dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 periode pelaksanaan April 2021, yang digelar KPU Kabupaten Temanggung di ruang rapat kantor setempat, Selasa (27/4). Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Temanggung, M Yusuf Hasyim, dan dihadiri seluruh komisioner lembaga tersebut. Jumlah pemilih sebanyak 610.303 jiwa itu menurun dibanding hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bulan sebelumnya yang sebanyak 610.643 jiwa. Penurunan antara lain dipengaruhi adanya pemilih yang meninggal dunia sejumlah 445 jiwa dan pindah domisili ke luar wilayah Kabupaten Temanggung sebanyak 518 jiwa. Sementara penambahan pemilih baru hanya 623 jiwa. Ketua KPU Kabupaten Temanggung, M Yusuf Hasyim mengungkapkan, pihaknya melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan setiap bulan. Untuk pelaksanaan periode April 2021 ini berdasarkan atas ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April, perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. ‘’Hasil rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan ini, juga akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, yakni Bawaslu Kabupaten Temanggung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab, Kantor Kementerian Agama, Polres, Kodim dan pimpinan partai-partai politik tingkat Kabupaten Temanggung,’’tuturnya. Selama ini rapat koordinas rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dilakukan setiap bulan sekali dengan menghadirikan pihak-pihak terkait. Namun, memenuhi ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, mulai April 2021, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut tidak lagi dilaksanakan sebulan sekali, akan tetapi setiap tiga bulan sekali. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan KPU Kabupaten Temanggung, dengan mendasarkan atas data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lembaga-lembaga terkait, serta laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke kantor KPU setempat atau melalui laman situs https://tiny.cc/dpbtemanggung.