Berita Terkini

Bangun Pemilih Berdaulat, KPU Rancang Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

Temanggung- KPU menyusun Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang salah satu tujuannya membangun kesadaran politik masyarkat agar menjadi pemilih yang berdaulat. Hal ini disampaikan Anggota KPU Republik Indonesia, I Dewa Raka Sandi, dalam Forum Group Discussion (FGD) Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang diselengarakan oleh KPU RI melalui daring (20/5).

Forum diskusi tersebut diikuti oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di JIndonesia, termasuk KPU Kabupaten Temanggung. Ketua KPU Kabupaten Temanggung, M Yusuf Hasyim beserta seluruh anggotanya dan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung Budi Ratno bersama jajaran kasubag sekretariat, mengikuti kegiatan yang dimulai jam 10.00 hingga jam 16.00 itu.  

Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) adalah sarana Pendidikan Pemilih masyarakat desa yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap Pemilu dan Pemilihan. Selain membangun kesadaran politik, program DP3 ini juga ingin mengedukasi masyarakat untuk dapat memfilter informasi.

“Sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu-isu hoax terkait kepemiluan serta menghindarkan masyarakat pada praktek politik uang yang sering terjadi,” lanjut Raka Sandi.

Anggota KPU, Evi Novida Ginting Manik berharap pendidikan pemilih seperti ini dapat menghasilkan pemilih yang bijak dalam memberikan pilihan. “Selain itu juga bijak dalam merespon isu-isu money politic dan dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih,” lanjut Evi. 

Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU, Viryan berharap pada Pemilu 2024, tingkat demokratisasi di desa dapat naik dan masyarakat menyadari pemilu sebagai pintu perubahan desa.

Ketua Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, memberikan catatan terhadap program ini antara lain perlu adanya harmonisasi dengan program desa yang telah ada sebelumnya serta terkait tindak lanjut pelatihan ini.

 “Apakah nanti akan dibentuk kelompok sadar pemilu atau seperti apa?” tanya Ida. Selain itu, Ida menegaskan perlu adanya keberlanjutan program ini.

Direktur Eseksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyampaikan beberapa masukan materi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dalam program DP3 ini. Menurutnya, untuk membangun masyarakat yang kritis harus diberikan informasi yang komprehensif.

“Misalnya terkait jumlah calon, tentang daerah pemilihan. KPU dapat memfasilitasi agar pemilih mengetahui calonnya, memberikan informasi tentang bagaimana cara menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD, serta peran apa yang dapat diambil oleh masyarakat dalam penetapan calon,” jelas Khoirunnisa.

Menurut Khoirunnisa, KPU dalam sosialisasi tidak hanya menyampaikan tata cara mencoblos, tetapi juga informasi-informasi sebelum pencoblosan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi kritis. “Misalnya tentang ambang batas dan konsekuensinya, rumus penghitungan perolehan kursi partai politik serta jadwal tahapan,” ungkap Khoirunnisa.

Khoirunissa berharap isu-isu pemilu tidak lagi berjarak di masyarakat. “Kita harus menyampaikan peran masyarakat secara maksimal untuk menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 20204 nanti,” kata Khoirunnisa.

Akademisi Universitas Gajah Mada, Arie Sujito menyampaikan kerjasama KPU dengan lembaga atau pihak lain menjadi penting dalam pendidikan pemilih. “Untuk Pendidikan pemilih dan pendidikan politik itu satu paket. Dua hal ini yang penting dilakukan KPU. KPU berperan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” tegas Arie. 

Pakar komunikasi Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat berharap komunikasi antara penyelenggara Pemilu, calon dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Proses pemilu itu adalah proses komunikasi. Jadi jangan sampai gagal berkomunikasi. Saya harap program DP3 ini bisa menjadi wadah komunikasi untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas,” tutup Dadang.