Perolehan Kursi DPRD Temanggung dan Perubahan Orientasi Memilih

November 29, 2019

Oleh: HENRY SOFYAN RO’IS

Komisioner KPU Kabupaten Temanggung

Divisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

BERDASARKAN hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Temanggung, terdapat 10 partai politik yang mendapatkan 45 kursi DPRD Temanggung periode 2019-2024. Partai-partai tersebut adalah, PDIP dengan perolehan kursi sebanyak 9 buah, kemudian PKB (7 kursi), Golkar (6 kursi), Gerindra (5 kursi), PAN (5 kursi), PPP (5 kursi), PKS (3 kursi), Hanura (2 kursi), Nasdem (2 kursi), dan Demokrat (1 kursi).

Mencermati komposisi perolehan kursi itu nampak tidak ada partai yang dominan menguasai kursi DPRD Kabupaten Temanggung. Partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni PDIP, hanya unggul dua kursi dibandingkan PKB. Adapun PKB hanya lebih banyak satu kursi dari Golkar. Bahkan, di bawah Golkar terdapat tiga partai yang mendapatkan kursi dalam jumlah sama, yaitu Gerindra, PAN dan PPP. Disusul PKS, Hanura dan Nasdem, serta Demokrat, yang berturut-turut perolehan kursinya hanya selisih satu buah.

Demikian pula, hasil Pemilu 2014, 2009 dan 2004 lalu, perolehan kursi DPRD Temanggung dari partai-partai peserta pemilu juga tidak jauh selisihnya. Pada 2014, tiga besar partai-partai yang mendapatkan kursi terbanyak DPRD Temanggung ialah PDIP (7 kursi), PKB (6 kursi) serta PAN, Golkar, PPP (ketiganya 5 kursi). Kemudian, pada 2009, PDIP dan PAN (7 kursi), lalu PKB dan Golkar (6 kursi) serta PPP (5 kursi). Serta pada 2004, Golkar (11 kursi), PDIP (10 kursi), dan PPP (8 kursi). Dalam tiga kali Pemilu itu terlihat, selisih perolehan kursi antara partai dengan jumlah kursi terbanyak dengan partai di bawahnya hanya satu buah.

Fakta berbeda terlihat dengan hasil Pemilu 1999. Dalam pemilu kali pertama di era reformasi tersebut, selisih perolehan kursi DPRD Temanggung antar-partai (terutama partai-partai dengan perolehan kursi terbanyak) jaraknya masih agak jauh. Yakni, PDIP (14 kursi), PKB (9 kursi), PPP (7 kursi), Golkar (5 kursi), serta PK, PBB, PNU (ketiganya 1 kursi). Pada saat itu, di DPRD Temanggung juga masih ada fraksi ABRI dengan jumlah kursi 5 buah.

Pelaksanaan Pemilu 1999, dengan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 menggunakan sistem berbeda. Pada Pemilu 1999, sebagaimana Pemilu pada maa orde baru, sistem yang digunakan adalah proporsional tertutup, yang mana nama-nama para calon legislatif (caleg) dari tiap-tiap partai tidak ditampilkan dalam surat suara, sehingga para pemilih tidak bisa mengetahui secara langsung nama-nama caleg dari partai. Ketika nanti partai tersebut mendapatkan kursi, caleg yang menduduki kursi tersebut dipilih internal partai bersangkutan. Pemilih atau masyarakat tidak bisa dengan mudah mengetahui caleg-caleg yang akan menduduki kursi DPRD dari suatu partai, sebagaimana jika Pemilu menggunakan sistem terbuka seperti yang saat ini diberlakukan.

Lantaran nama-nama caleg tidak dipublikasikan secara luas dan tidak pula ditampilkan pada surat suara, maka sangat kecil akses bagi calon pemilih untuk mengetahui figur beserta rekam jejak dari caleg-caleg yang dicalonkan partai. Sehingga, acuan atau pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya pada Pemilu pun lalu cenderung didasarkan kepada partai (atau latar belakang partai). Misalnya, dengan mempertimbangkan ideologi dan visi misi yang diusung partai, tokoh-tokoh partai ataupun yang identik dengan partai tersebut.

Calon pemilih cenderung lebih melihat partai daripada figur caleg-calegnya sebagai pertimbangan memilih. Mereka juga seolah yakin, bahwa seluruh caleg yang diusung suatu partai dalam Pemilu memiliki ideologi, visi misi dan dasar perjuangan yang sama sebagaimana digariskan partai bersangkutan. Sehingga, siapapun individu caleg yang nantinya dipilih partai menduduki kursi DPRD, akan memiliki pemikiran, persepsi dan sikap yang sama, dengan ideologi, visi misi dan dasar perjuangan partai sebagai pegangannya. Termasuk, ketika para wakil rakyat dari partai tersebut memecahkan masalah-masalah pemerintahan dan rakyat, diyakini acuan mereka ialah ideologi atau kepribadian partainya.

Dalam pemilu sistem tertutup itu, ideologi, visi misi dan tokoh-tokoh di belakang partai menjadi sesuatu yang penting. Bagi partai, hal itu sebagai daya tarik kepada pemilih, sedangkan bagi pemilih, menjadi pertimbangan dalam memilih saat Pemilu. Karenanya, pada pemilu sistem tertutup, kadang masyarakat atau partai-partai lalu dengan tegas mencirikan dirinya sebaga partai berdasar ideologi dan karakter tertentu. Seperti saat masa orde baru lalu, PPP dicirikan sebagai partai Islam, Golkar sebagai partai pemerintah, dan PDI sebagai partai nasionalis.

Karena pemilih cenderung melihat partai daripada figur caleg sebagai acuan memilih itu, maka pemilu dengan sistem tertutup, juga lebih membuka peluang bagi suatu partai besar untuk meraih banyak kursi DPRD, daripada jika pemilu sistem terbuka. Sebab, dengan orientasi memilih berdasar partai atau ideologi partai, siapapun figur calegnya tidaklah dipermasalahkan selama berasal dari partai dimaksud. Dengan demikian, suatu partai besar yang banyak pengikutnya berpeluang mendominasi kursi DPRD, karena figur caleg tak berpengaruh.

Sementara itu, jika yang menjadi orientasi adalah figur caleg, maka selain figur tersebut di suatu partai jumlahnya terbatas, sangat dimungkinkan, karakteristik figur tersebut banyak pula terdapat di partai-partai lain. Sehingga, memungkinkan pilihan pemilih dalam Pemilu menyebar ke berbagai partai, dan perolehan kursi partai di DPRD menjadi relatif merata, dan tidak ada partai yang dominan.

Logika di atas nampaknya dapat memberikan penjelasan kepada kita, mengapa PDIP dapat mendominasi perolehan kursi DPRD Temanggung pada Pemilu 1999 ketika masih menggunakan sistem tertutup. Sementara pada Pemilu tahun-tahun berikutnya, ketika sistemnya berubah terbuka, meski perolahan kursinya terbanyak, namun PDIP tidak mendominasi, yakni selisih perolehan kursinya tidak lagi signifikan dari partai lain di bawahnya.

Orientasi Memilih

Diberlakukan sistem terbuka pada Pemilu 2004 memang sangat dimungkinkan membuat calon pemilih memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen (terutama DPRD kabupaten) tidak lagi berorientasi ke partai, namun figur-figur caleg yang diusung partai. Hal itu karena tidak mudah bagi mereka untuk mengetahui caleg-caleg di setiap partai, dan sebaliknya, caleg-caleg juga dalam berkampanye dengan mengkampanyekan dirinya, dan bukan partai.

Kecenderungan caleg mengkampanyekan figur diri sendiri itu kian menguat pada Pemilu 2009. Yakni, setelah penentuan caleg jadi atau yang berhak menduduki kursi Dewan dari suatu partai didasarkan urutan caleg dengan suara terbanyak di partai bersangkutan. Sehingga tidak seperti pada Pemilu 2004, yang mana calon jadi adalah caleg dengan dukungan suara minimal sejumlah angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) atau jika tidak ada yang memenuhi BPP, berdasarkan nomor urut caleg di partai bersangkutan.

Dengan syarat bagi caleg terpilih adalah banyaknya perolahan suara yang didapatkan tersebut, maka lalu membuat para caleg berlomba-lomba agar dapat meraih banyak suara dalam Pemilu. Semua caleg, baik yang berasal dari pengurus maupun kader partai, baik senior maupun junior, bahkan pendatang baru pun sama-sama berkesempatan untuk terpilih sebagai wakil rakyat di partai bersangkutan. Yakni, asalkan mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak diantara para caleg di partai tersebut. Hal itu kemudian kian mendorong caleg untuk mengkampanyekan dirinya sendiri daripada partai atau ideologi partai. Demikian pula, orientasi memilih dari para calon pemilih pun lalu kian bergeser kepada figur caleg, daripada partai atau ideologi partai.

Ideologi, visi, misi dan program partai, dalam perkembangannya memang kian tidak lagi menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain karena figur beserta berbagai sumber daya dari seorang caleg yang menjadi pertimbangan untuk dipilih, saat ini juga hampir tidak bisa dibedakan ideologi, visi, misi dan program dari setiap partai yang berkontestasi dalam setiap Pemilu. Perbedaan ideologi partai yang saat ini masih mencolok mungkin hanya antara partai-partai yang nasionalis dan kelompok partai berideologi agama.

Namun demikian, baik partai nasionalis maupun berlandaskan agama itupun, kebanyakan memiliki visi, misi dan program yang sama, bahkan ketika menyikapi berbagai isu strategis pun, sikap mereka tak jauh berbeda atau tidak ada benturan ideologi. Tidak adanya perbedaa mencolok dalam ideologi, visi, misi atau program antar partai itulah, membuat sangat sulit bagi pemilih untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai orientasi atau pertimbangan dalam memberikan dukungan suara dalam Pemilu.

Kian kuatnya orientasi pemilih kepada figur caleg daripada partai tersebut, juga terlihat pada fenomena terpilihnya kembali sejumlah anggota Dewan pada Pemilu berikutnya, kendati mereka menggunakan kendaran partai yang berbeda. Sebagaimana diketahui, kadang ada anggota suatu partai yang kebetulan juga anggota DPR/DPRD, yang karena dianggap indisipliner lalu dipecat partainya. Namun, ketika yang bersangkutan pindah ke partai lain dan pada Pemilu menjadi caleg lagi dari partai barunya itu, ternyata ia juga mendapatkan dukungan banyak suara dari pemilihnya. Hal itu bisa dipastikan, bahwa bukan partai yang menjadi daya tarik pemilih, namun figur caleg tersebut.

Metode Kampanye

Diterapkannya sistem Pemilu terbuka, dan bergesernya orientasi memilih kepada figur caleg tersebut, sebetulnya juga menjadikan metode kampanye atas nama partai yang saat ini diberlakukan kurang relevan lagi. Selama ini, KPU selaku penyelenggara Pemilu melalui aturannya memberikan kesempatan kepada partai-partai yang merupakan peserta Pemilu untuk melaksanakan kampanye. Termasuk kampanye berbentuk rapat umum di ruang terbuka yang menghadirkan banyak massa atau calon pemilih.

Bentuk-bentuk kampanye dengan penyelenggara partai tersebut, khususnya di Kabupaten Temanggung, selama ini jarang dimanfaatkan partai. Sudah lama kampanye pemilu bukan dilakukan partai, akan tetapi kebanyakan person-person caleg yang kampanye dengan masuk ke warga melalui komunitas-komunitas, pertemuan RT, RW, Dusun/Lingkungan, dan sebagainya. Sekali lagi, mereka bukan mengkampanyekan partainya, (termasuk ideologi, visi, misi dan program partai), namun diri mereka sendiri sebagai caleg, lengkap dengan janji-janji jika terpilih sebagai anggota Dewan.

Lantaran yang menjadi dasar memilih figur caleg, sekaligus para caleg juga mengkampanyekan dirinya sendiri itulah, sebetulnya lebih relevan jika bentuk kampanye berbentuk debat antar caleg sesuai dengan daerah pemilihan (Dapil)-nya. Penyelenggara pemilu bisa memfasilitasi kampanye berbentuk debat ini, tentunya dengan berbagai regulasi, sebagaimana debat calon dalam Pilkada. Bisa saja, debat caleg dalam satu dapil tersebut tidak perlu menampilkan semua caleg, namun ada perwakilan caleh dari masing-masing partai. Lalu, bentuknya bisa dialog atau tanya jawab mengenai suatu topik yang menjadi permasalahan penting di wilayah dapil bersangkutan. Hal seperti itu tentu akan memberikan pendidikan politik sekaligus bekal referensi bagi pemilih dalam memilih wakil-wakil mereka.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU beserta jajaran dibawahnya tentunya juga tidak dilarang untuk bekerjasama dengan organisasi atau lembaga-lembaga yang bebas dari kepentingan politik atau non-partisan. Karena itu, apabila KPU ingin memfasilitasi kampanye Pemilu dalam bentuk debat antar-caleg di suatu dapil tersebut, bisa saja dilaksanakan melalui kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang non-partisan tersebut. Seperti, perguruan tinggi, organisasi remaja/pemuda, organisasi sosial/keagamaan, dan sebagainya. Sekaligus anggota dari lembaga/organisasi tersebut bisa menjadi bagian dari audiens acara itu.

Selain metode kampanye, kiranya perlu pula penyesuain dalam metode dan materi pendidikan politik kepada para pemilih. Imbauan kepada para pemilih agar mencermati ideologi, visi, misi dan program partai sebelum memilih pada Pemilu nampaknya juga kurang relevan, mengingat hal-hal tersebut saat ini antar-partai sulit untuk dibedakan. Penyelenggaraan ruang-ruang publik sebagai arena dialog para caleg dengan masyarakat/calon pemilih mengenai permasalahan spesifik di lokal dapilnya, mungkin bisa lebih bermanfaat bagi pemilih sebagai sarana menilai caleg-caleg yang layak dipilih dalam Pemilu.