Dibalik Partisipasi Pemilih Pemilu 2019

November 29, 2019

Oleh: HENRY SOFYAN RO’IS

Komisioner KPU Kabupaten Temanggung

Divisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

PERSENTASE jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total pemilih terdaftar pada Pemilu 2019 sangatlah tinggi. Secara nasional, angka partisipasi pemilih Pemilu 2019 itu ialah 81 persen. Yakni, ada 158.012.506 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dari keseluruhan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 199.987.870 orang.

Tingkat partisipasi pemilih itu melampaui target angka partisipasi KPU RI, yakni 77,5 persen. Juga meningkat signifikan disbanding partisipasi pemilih pada Pileg (Pemilihan Legsilatif) 2014 sebesar 75,10 persen, dan Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014 sebanyak 69,58 persen.

Tingginya angka partisipasi tersebut bisa dimaknai, masyarakat para pemilih sangat antusias atau bergairah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Khususnya dalam pelaksanaan di dalam negeri, yang pemungutan suaranya digelar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada 17 April 2019.

Di balik keantusiasan para pemilih menggunakan hak pilihnya sehingga tingkat partisipasinya tinggi itu, sudah barang tentu ada faktor-faktor penyebab atau pemicunya. Melalui pencermatan terhadap sistem dan proses Pemilu 2019, kiranya bisa diungkap sejumlah asumsi yang menjadi faktor-faktor pemicu tingginya angka partisipasi tersebut.

Faktor itu antara lain ialah, sistem Pemilu 2019 menggabungkan Pileg dan Pilpres. Pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya, Pileg dan Pilpres dilaksanakan terpisah, dan secara nasional angka partisipasi pemilih Pileg selalu lebih tinggi dibanding Pilpres.

Tingginya angka partispasi pemilih Pileg daripada Pilpres itu, ditengarai karena para calon legislatif, khususnya untuk DPRD kabupaten dan DPRD provinsi, dikenal bahkan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat di dapilnya. Hal itu karena para caleg adalah penduduk daerah setempat, bahkan memiliki hubungan kekerabatan (kliental) dengan kebanyakan pemilih.

Lantaran pemilih merasa mengenal para caleg itulah, mereka lalu memiliki kepastian mengenai figure caleg yang akan dipilihnya dan ingin memenangkan yang bersnagkutan. Pemilih pun lalu bergairah pergi mencoblos ke TPS, dan menjadikan tingkat partisipasi Pileg tinggi.

Henry Sofyan, Komisiner KPU Temanggung

Hal itu tentu saja berbeda dengan Pilpres, yang mana meski mengenal para calonnya, namun sebagaian besar pemilih tidak memiliki kedekatan emosional atau kekerabatan dengan para calon presiden/wapres. Sehingga, untuk pergi ke TPS, mereka tidak seantusias ketika memilih caleg dalam Pileg.

Namun fenomena politik berbeda, terjadi pada Pemilu 2019. Nampaknya, pada Pemilu serentak kali ini, kebanyakan pemilih justru lebih bergairah memilih capres/wapres dibanding memilih caleg. Terlebih, secara teknis memilih capres/wapres lebih sederhana dibanding caleg. Surat suara capres/wapres ukurannya kecil, ada gambar foto pasangan calonnya, dan tidak serumit surat suara calon anggota DPR/DPRD yang ukurannya besar, calonnya banyak, dan hanya ada tulisan nama calon tanpa gambar foto.

Kegairahan masyarakat untuk memilih capres/cawapres itu dipicu kuatnya setiap pasangan calon beserta tim pemenangannya dalam mengkampanyekan dirinya masing-masing. Apalagi dalam berkampanye, mereka acap membawa isu identitas, yang memantik rasa fanatisme dari pemilih atau komunitas yang seidentitas dengan pasangan calon bersangkutan. Fanatisme itu menggairahkan warga datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan guna memenangkan pasangan seidentitas yang didukungnya.

Pemilu 2019 seolah menggabungkan dua kegairahan datang ke TPS itu, yakni para pemilih yang ingin mencoblos caleg yang didukungnya, dan para pemilih yang ingin mencoblos pasangan capres/cawapres jagonya. Saat di TPS, bagi pemilih yang terdaftar di DPT akan menerima lima surat suara sekaligus (capres/cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), sehingga meski sebetulnya ia hanya ingin memilih capres/cawapres, namun karena mendapat empat surat suara lainnya, pemilih itu juga mencoblos surat suara lainnya.

Begitu pula, mereka yang tujuan utamanya ke TPS sebenarnya ingin mencblos caleg jagonya, akhirnya juga ikut mencoblos empat surat suara lainnya. Hal itu membuat partisipasi pemilih Pemilu 2019 lebih tinggi daripada saat Pileg dan Pilpres sebelumnya yang digelar terpisah.

Faktor lain yang kemungkinan menjadikan partisipasi Pemilu 2019 tinggi, ialah keberhasilan sosialisasi pemilu dari penyelenggara dan stakeholder pemilu. Seperti diketahui penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, saat ini memiliki jajaran bertingkat yang lengkap. Yaitu, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamata, desa dan TPS, yang salah satu tugas dan kewajibannya adalah menyosialiasikan pemilu.

Di aras lainnya, stakeholder pemilu ikut pula menyosialisasikan Pemilu 2019. Stakeholder tersebut ialah pemerintah, organisasi sosial/kemasyarakatan/keagamaan/kepemudaan/perempuan, LSM kepemiluan, serta peserta pemilu. Penyelenggara dan stakeholder itu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara massif melalui berbagai media, yang tentunya berperan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilu, sehingga mereka terdorong menggunakan hak pilihnya di TPS.

Di beberapa daerah pedesaan, faktor tingginya soliditas sosial atau budaya guyub rukun, bisa pula memengaruhi tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu. Pada komunitas yang memiliki budaya guyub rukun, ketika ada suatu perhelatan atau acara sosial tertentu, seluruh warga akan berupaya ikut terlibat atau hadir dalam acara itu. Umpamanya ketika ada hajatan, ada warga yang meninggal, kerja bhakti, dan lain-lain. Warga akan merasa tersingkir dan bahkan merasa dicap asosial, tidak kompak, dan sebagainya ketika tidak ikut terlibat pada acara itu.

Demikian pula, tatkala ada hajatan nasional berupa pemilu yang berbentuk penggunaan hak pilih di TPS, pada daerah dengan soliditas dan solidaritas sosial yang tinggi, tentunya akan membuat seolah warga setempat wajib datang ke TPS. Kalau sebagaian besar warga berbondong-bondong ke TPS, sementara dirinya tidak ikut melakukan hal yang sama, bisa jadi akan merasa terasing dari komunitasnya, dan dicap sebagai warga yang tidak umum seperti lainnya.

Di samping itu, kemungkinan adanya faktor negatif berperan dalam pencapaian partisipasi pemilih terbuka pula. Misal, massifnya praktik politik uang (money politic) peserta pemilu. Apalagi, hingga saat ini bukan hal mudah bagi pengawas pemilu untuk menangkap, menjerat, dan mempidanakan pelaku praktik politik uang itu. Dengan telah bertransaksi politik uang, mengharuskan pemilih penerimanya datang ke TPS guna memberikan suara bagi calon yang memberi uang. Diakui atau tidak, praktik tercela itu bisa ikut mendukung tingginya partisipasi pemilih.

Hal negatif lain yang memengaruhi partisipasi pemilih ialah permaianan data pemilih. Partisipasi pemilih ialah perbandingan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. Karena itu, ketika jumlah pemilih di DPT yang berpotensi tidak hadir di TPS berkurang, angka partisipasi meningkat.

Biasanya penyelenggara Pemilu tingkat desa atau TPS mengetahui warga yang terdaftar di DPT namun tidak pernah datang ke TPS setiap kali pemilu atau Pilkada. Seperti karena merantau, kurang peduli dengan pemilu, dan sebagainya. Jika mereka tetap terdaftar di DPT dan tidak datang lagi ke TPS, akan mengurangi angka partisipasi pemilih. Karenanya, pemilih itu bisa saja lalu dihapus dari DPT oleh penyelenggara pemilu dengan alasan termasuk pemilih tidak memenuhi syarat.

Dengan begitu, yang masuk di DPT hanya warga yang hampir pasti datang ke TPS pada hari pemungutan suara, sehingga partisipasi pemilih terjaga. Bagaimana jika pemilih yang dihapus itu di hari ‘’H’’ datang ke TPS?. Guna mengakomodirnya pemilih itu dimasukkan ke DPK (Daftar Pemilih Khusus), yakni pemilih tidak masuk di DPT atau DPTb namun memiliki KTP.

Paparan di atas baru asumsi faktor pemicu tingginya partisipasi pemilih Pemilu 2019. Perlu survei/penelitian guna memastikan faktor apa yang sejatinya menentukan tingginya partisipasi pemilih. Hasil survei, tentunya bermanfaat pula untuk pertimbangan dalam menentukan program dan strategi sosialisasi pemilu ke depan.